“Kami optimis meraup suara yang dapat mengantar ke putaran berikutnya” [Sofyan Jacoeb – Calon Independen Pilkada Lampung, Mantan Kapolda Metro Jaya, dimuat di Harian Media Indonesia 4 September 2008]

Nyatanya, berdasarkan hasil perhitungan cepat Lembaga Survei Indonesia, beliau hanya berhasil memperoleh 2,30% suara dan menduduki posisi juru kunci. Jumlah hak pilih Propinsi Lampung sebanyak 5,4 Juta dan sekitar 70%nya menggunakan hak pilih. Itu berarti hanya 80.000 suara yang memilih beliau.

Mari berhitung. Dengan syarat dukungan tanda tangan dan fotokopi pemilih bagi calon independen yang akan maju Pilkada sebesar 3%, itu berarti 162.000 orang yang harus mendukungnya. Kemanakah 82.000 orang itu berpaling? Terkena politik uang Plin-plan kah masyarakat kita?

Ops, saya tidak mau menduga-duga. Kalau sudah ada analisis politik tentang itu, nanti saya tulis kembali. Sekarang, untuk sementara saya mau ngucapin selamat buat Pak Sjachroedin!

LPSK [Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban] bertugas melindungi Saksi Pengungkap. Selama ini, sulit sekali membongkar kejahatan korupsi karena saksi atau korban takut memberi keterangan.

Sekarang, saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan keamanan untuk pribadi dan keluarganya. Kalau perlu, diberi identitas baru dan bantuan biaya hidup.

Jika ada intimidasi kepada saksi dan korban, bisa dikenai hukuman penjara 1 tahun. Jika sampai mengakibatkan kematian, minimal hukumannya 5 tahun dan maksimal seumur hidup.

Perlindungan terhadap saksi pengungkap, bisa saja dia dibebaskan dari target hukuman, atau hukumannya diperingan.

Nah, kasus Agus Tjondro yang melapor ke KPK, gimana ya?

Saya memahami kekecewaan beberapa orang teman –seperti yang saya baca di surat kabar– di Partai Amanat Nasional [PAN] yang telah lama menjadi pengurus partai, pada saat-saat menjelang pencalonan Legislatif, terpaksa harus tergusur posisinya oleh kehadiran Artis yang baru tiba-tiba masuk, tetapi langsung menempati posisi strategis. Memang, mereka bisa berkilah bahwa di internal mereka menganut sistem suara terbanyak, tetapi, perlu diingat, UU Pemilihan Umum Legislatif belum direvisi! Apa artinya? Ketika terjadi sengketa soal penetapan Anggota Legislatif, Mahkamah Konstitusi tetap akan berpegang kepada aturan yang berlaku. Jika tidak ada yang mencapai 30% dari BPP, nomer urut tetap akan berlaku.

Nah, kehadiran “orang baru” inilah –bisa jadi seorang artis, atau anak pengurus partai dan keluarga lainnya– yang sering menjadikan tanda tanya ketika penempatan nomer urutnya bisa mengalahkan orang yang telah lama “berjuang” di Partai.

Tentu saja, kehadirannya akan memunculkan kekecewaan. Masuk ketika akan memetik hasil dari kerja keras selama 5 tahun yang lalu. Alasan memang mudah dicari. Artis diharapkan akan bisa mendongkrak suara. Apakah ada jaminannya? Bukan artis juga bisa kok, cari suara.

Saya bukan orang yang tidak setuju dengan hadirnya para artis ke dunia politik. Tetapi, dengan tata cara pengkaderan yang alamiah di Partai. Jangan karbitan, asal-asalan.