Undang Undang Rumah Sakit Dan Blog

Kenapa saya membuat judul semacam itu? Karena baru saja Undang-Undang Rumah Sakit selesai disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat [DPR RI], di mana salah satu point pentingnya berhubungan dengan blog dan blogger.

Sebelum membahas yang ada hubunganya dengan blog, saya akan memberikan beberapa point yang terdapat dalam Undang-Undang Rumah Sakit, semoga sedikit pengetahuan ini dapat berguna sebagai informasi.

Dalam Rumah Sakit milik pemerintah [negeri], tidak dijinkan untuk membuat klasifikasi kelas. Seluruh ruangan memiliki kelas yang sama, yaitu kelas III. Jadi, jika Anda sakit dan menginginkan fasilitas ‘lebih’ silahkan masuk ke Rumah Sakit swasta saja. Di rumah sakit negeri Anda akan dimasukkan ke dalam kelas III.

Point lainnya adalah: tidak ada uang muka yang harus dibayar oleh pasien di Unit Gawat Darurat. Nah, ini yang paling saya suka. Sehingga tidak ada lagi yang harus mati gara-gara harus menunggu ditangani karena keluarganya tidak mampu membayar uang jaminan. Sering kan mendengar [atau bahkan melihat sendiri] pasien yang terlantar di rumah sakit padahal kondisinya sudah sangat mengenaskan?

Point selanjutnya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien dengan alasan apapun. Termasuk jika ’dikhawatirkan’ tidak sanggup membayar biaya tagihan kah? Kita tunggu saja implementasinya, karena jika tidak didukung dengan regulasi tambahan, sepertinya hal tersebut mustahil dilaksanakan. Rumah sakit tidak mau rugi, kan?

Point yang ada hubungannya sama blog dan blogger adalah bahwa pasien boleh melaporkan apapun yang dia rasakan atas ketidaknyamanan pelayanan rumah sakit kepada media massa.

Pertanyaan selanjutnya adalah: termasukkah blog ke dalam media massa? Bagaimana jika seorang blogger yang mengalami ketidaknyamanan di rumah sakit, mengeluhkan ceritanya di blog sendiri? Akan sedikit lama prosedur yang harus ditempuh jika menulis di media massa [mainstream]. Di blog, kita lebih gampang menulis cerita kita. Dan saya pikir blog juga sebuah media massa, karena diakses juga oleh publik.

Kita tentu ingat kasus Prita yang harus terpaksa masuk bui gara-gara tulisannya di email tentang layanan rumah sakit yang mengecewakanya, beredar luas di milis. Akankah seorang blogger [yang sudah membaca undang undang rumah sakit] jika menulis keluhannya di blog sendiri juga dibui?

Author: isnuansa

Emak dengan satu anak yang hobi nulis. Memilih tidur kalau ada waktu luang. Follow saya di twitter: @isnuansa

21 thoughts on “Undang Undang Rumah Sakit Dan Blog”

  1. semoga saja kebebasan berpendapat khususnya untuk blogger tetap terjaga, biar kita nggak takut lagi untuk “ngomong” di blog, betul begitu kan?
    .-= wira´s selesai [nulis] ..Menanti Balapan MotoGP Portugal =-.

    Betul sekali, Bli…

  2. mudah2n rumah sakit bisa menjaLankn regulasi tsb dg benar.. sy kira justru dg UU ini bLogger akn lebih leluasa mnuLiskn keLuhannya…

    Semoga saja…

  3. nah kurang apalagi bu guru ini.. sudahlah paham dunia blog, tambah lagi sekarang ttg UU Rumah Sakit. Bundo saja engga tau loh 😉

    Idealnya kita bebas berpendapat di manapun, selama pendapat itu bisa kita pertanggung jawabkan..

    Iya, Bundo, selama kita dapat bertanggungjawab terhadap yang kita sampaikan di blog, ya nggak masalah ya…

  4. mudah – mudahan undang – undang tersebut bisa di implementasikan sehingga tidak ada cerita si pasien mau melahirkan tapi tidak dilayani dengan baik seperti yang dialami teman saya.
    .-= Eny´s selesai [nulis] ..Pernikahan dan Konsistensi =-.

    Amin.

  5. Saya pikir justru itu bagus untuk kebaikan semua pihak, seandainya saja di jalankan dengan aturan main masing-masing kan…kebebasan satu pihak terhalang oleh kebebasan pihak yang lain kan….kenapa nggak saling menjaga…???? Kasus prita justru menjadi preseden yg baik untuk pembelajaran, meski menyakitkan buat mbak prita sendiri….

    Cara penyampaiannya saja mungkin ya, yang harus benar-benar diperhatikan oleh bloger seandainyapun merasa perlu menyampaikan keluhannya terhadap RS di blognya sendiri…

  6. Saya mengkuti sejak masih dalam bentuk draft RUU. Menurut saya terlalu cepat diterbitkan mengingat masih ada beberapa item yang perlu dijabarkan di dalam UU itu sendiri agar tidak menimbulkan multi tafsir dang tidak tabrakan dengan UU yang lain.

    Sebagai contoh:

    Bab III: Tugas dan Fungsi
    pasal 5 point c: perlu penjelasan bentuk dan jenis edukasi khususnya kepada pasien, keluarga pasien dan masyarakat sebagimana rekomendasi DIM, mengingat belum ada standar minimal.

    Pasal 5 point e: fungsi rujukan perlu pengaturan ulang, terutama rujuk balik untuk perujuk dan pilihan pasien untuk melanjutkan pengobatan.

    Bab VI : Jenis dan Klasifikasi
    Pasal 23 ayat 2 … hmmm, yang ini terlalu umum

    Sebenarnya, keluhan bebas diungkapkan oleh pasien atau keluarganya, atas ketidaknyamanan pelayanan medis, termasuk melalui Blog. Ini pendapat pribadi saya mengacu pada kewajiban dokter/dokter gigi dalam membangun komunikasi dokter-pasien untuk menumbuh kembangkan pelayanan yang optimal. Tapi anehnya ada UU tentang TI yang nampaknya membatasi hak-hak pasien dengan aturan tentang pencemaran nama baik, yang menurut saya batasannya sangat kabur.

    Di sisi lain, saya tidak menemukan ayat-ayat yang mengatur tentang seleksi dokter. Menurut saya hal ini penting agar dokter yang bekerja di RS dan intitusi layanan medis benar-benar memiliki reputasi yang bagus, dalam hal ketrampilan teknik medis, edukasi kepada pasien maupun komunikasi kepada pasien. Kasus di Australia mungkin bisa dijadikan rujukan, dimana ada seorang dokter hasil katabelece yang ternyata memiliki reputasi buruk sehingga bolak-balik pasiennya mati.

    Terlepas dari bagaimana aplikasinya nanti, tak ada salahnya kita saling memberikan masukan agar pelayanan medis di Indonesia makin bagus dan makin memuaskan semua pihak.

    Maaf, kepanjangan … 🙂
    .-= cakmoki´s selesai [nulis] ..Mahakam asin, diare mengancam =-.

    Nggak masalah, panjang Dokter, saya malah seneng.

    Soal edukasi kepada keluarga pasien, memang penting itu Dokter. Memangnya, di DIM sudah ada ya? Trus, di UUnya malah nggak ada?

    [DIM: daftar inventarisasi masalah -red-] –> Mungkin ada bloger yang belum tahu.

    Wah, mantep bener nih masukannya dari Dokter.

    Soal UU ITE yang bertentangan dengan semangat kebebasan berpendapat yang malah terdapat pasal karet “Pencemaran Nama Baik”, kita mo bilang apa?

    Semua sudah disahkan, dan pengajuan bloger ke MK soal UU ITE juga kalah. 😉

    Makasih Cak, sekali lagi.

  7. Kalimat “melaporkan” menurut saya belum terlalu jelas maknanya. Apakah menulis keluhan di blog sendiri termasuk melaporkan ke media massa? 😕

    Hehe. Malah balik nanya ya mbak.

    Menurut saya, intinya mungkin menuliskan keluhan atau ketidaknyamanan yang memungkinkan untuk diketahui oleh publik secara luas (termasuk lewat blog).
    .-= iskandaria´s selesai [nulis] ..Dara The Virgin : Serak-Serak Basah Menggemaskan =-.

    Makanya Mas Iskandar, Blog masuk kategori media massa, ndak?

  8. Cukup membuat lega bacanya… 🙂

    Yang terpenting saat masuk UGD si pasien tidak harus menunggu lama karena prosedur ini dan itu… dengan adanya UU ini setidaknya mempertegas cap RS sebagai pelayan kesehatan masyarakat… Ayo ke rumah sakit (kalau sedang sakit tentunya)
    .-= casrudi´s selesai [nulis] ..Yuk Berjabat Tangan | Award Dari Sahabat =-.

    Pelayanan kesehatan masyarakat [terutama yang miskin] harus ditingkatkan.

  9. Dalam KUHP ada juga larangan mengemis, mucikari tapi prakteknya kan masih banyak mucikari dan pengemis. Jadi UU baru bernyawa jika dilaksanakan dengan baik dan diawasi dengan baik. Pasien harus bayar dimuka karena mungkin RS takut pasien gak mampu bayar.

    Mungkin nanti ada PP yang memuat apa saja yang dimaksud dengan “media massa” itu. Apakah blog juga masuk.
    Salam hangat dari Surabaya.

    Memang harus jelas PakDhe, blog itu masuk dalam wilayah mana.

  10. Asslkm..

    Sy mendukung bagian bsr dari kutipan # 8 cakmoki ttg: “Sebenarnya, keluhan bebas diungkapkan oleh pasien atau keluarganya, atas ketidaknyamanan pelayanan medis..”.
    Sy stju, namun bukan b’arti phk psien/ klrg bs skehndak ht mmnta plynn maksimal di RSU/RSUD yg pd knyataannya pemerintah pusat sndiri enggan menurunkn dana kesehatan utk RSU/D yg notabene melayani masyarkt tnpa syarat apapun (UU kshtn t’baru), adilkah? Jk dmikian RSU/D jg bs mnuntut andai antonim dgn keluhan pasien. Jk b’tnya ttg fasilitas, hehe kt smua tau klu hnya RSU tipe A/B yg di fasilitasi dgn baik & benar, sdng kn tipe C/D???
    Sungguh m’prihatinkn ketika kita mengtahui alokasi dana kesehatan RI, kira2 mirip lah dgn bunga bank.
    Sy punya sdkt anehdot.. “Seorang guru menyuruh slh st mrdny utk m’beli sekotak kapur tulis, sang mrid pergi k toko dgn hny berbekal scarik kertas dari gurunya tsb,. kmudian krtas diserahkan k pmilik toko,. sekotak kpur pun d dpt, kjadian tsb bulangkali d lakukan si guru ke pmilik toko hngga pmilik toko berang luar biasa smbil mnyerahkan lbran kerts t’akhir krtas bertuliskan.. “Berikan sekotak kapur, bayarnya stengah dari total ya?..”
    Crita d ats sngt tolol jk d anggap lucu, namun bg sy bs buat t’pingkal2.. Krn nyaris sama konotasinya dgn keadaan instansi2 kshtn pemrnthn d negri kita t’cinta ini..:)

    Wassalam

    Saya sendiri kurang begitu memperhatikan berapa besaran alokasi dana dari pemerintah pusat kepada instansi rumah sakit di daerah. Seharusnya memang harus ada bantuan dari APBN, mengingat pelayanan kesehatan untuk masyarakat [terutama miskin] perlu dijamin oleh pemerintah.

    Terimakasih sudah memberikan tanggapan atas tulisan saya.

  11. ha..ha.., saya kira tidak mba. berpikir kritis tidak selalu mencemarkan nama baik. harus di bedakan. inilah beberaoa kasus yang ada, tidak ada devinisi yang jelas, apa itu kritik apa itu pencemaran nama baik. wong tidak punya nama baik, kok nama baik merasa di cemarkan. he..

    mestinya UU rumah sakit ada point pentingnya mba, “tidak ada lagi penyanderaan” dengan alasan apapun. penyanderaan bisa dilakukan misalnya dengan penahanan KTP, KK, dan identitas diri lainnya. bagus Kaan?

    Iya. Masih mending jika yang disendera hanya identitasnya. Saya pernah dengar, pasien ada yang dlarang pulang sebelum sanggup bayar, padahal dengan terus-terusan di RS kan biaya makin mahal, malah makin nggak mampu dia… 😆

  12. Di Kebumen, pembangunan Rumah sakit dengan type B terbengkelai. padahal sudah menghabiskan dana milyaran rupiah hasil dana sharing pemerintah pusat, Propinsid an APBD. sudah 5 lebih tak terurus. pasca pembebasan tanahny saja sudah memakan setidaknya 3 orang masuk Bui. iih ngeri. saya nggak tahu type B itu kayak apa, yang jelas bukan type A. atau kebalikannya saya nggak begitu paham. yang jelas, Rumah sakit seperti di Jogja lah standar nasional.

    dengan adanya UU yang baru ini, jelas akan semakin melemahkan cita-cita pembangunan RS itu terwujud.

    Saya sih nggak terlalu memahami Undang-Undang Rumah Sakit ini Mas Badrus, maklum saya bukan berkecimpung di bidang itu, hanya pernah baca aja di surat kabar.

  13. wah bagus jg nich blognya jd bisa sharing soal UU RS, sy ada uneg2 nich …dikatakan bahwa yg menjd dir. RS adalah tenaga medis d hal ini dr n drg,kl mnrt sy kata yg sehrsnya adalah tenaga kesehatan,so tenaga kes. yg lain bolehlah jd dir.RS. kan tdk selamanya dir catering tdk hrs koki kan/, lagian jd dir. itukan bukan tenaga teknis….jangan menutup peluang untuk jd dir RS…. he 3X

    Diskriminasi untuk selain dokter dan dokter gigi ya?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge